Hotline: +6281210005154 support@jasaparalegal.co.id

Seperti yang kita ketahui, proses perizinan di Indonesia awalnya sungguh sulit serta berbelit-belit, namun pada tahun 2018 pemerintah membuat sebuah regulasi yang bertujuan untuk mempermudah proses perizinan yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang sering disebut sebagai Online Single Submission (OSS) dengan tujuan agar proses perizinan lebih gampang untuk  dilakukan.

Terbukti dengan adanya penyederhanaan perizinan lewat Online Single Submission (OSS), proses perizinan memang lebih dimudahkan, namun kemudahan itu tentu belum cukup.

Faktanya masih banyak hambatan-hambatan yang terjadi di lapangan seperti contoh OSS belum terintegrasi ke daerah.

Untuk itu Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo telah memerintahkan seluruh kementerian agar mencari segala regulasi yang selama ini dinilai telah menjadi penghambat serta memperlambat terjadinya investasi, khususnya pada Foreign Direct Investment (FDI)

Lantas, apa itu FDI? FDI adalah bentuk aktivitas ekonomi dimana investor suatu negara menanamkan modal (berinvestasi) di negara lain dan FDI bersifat jangka panjang.

Pemerintah berharap agar Investasi tersebut dapat mendorong Indonesia menjadi negara yang produktif serta aktif berinovasi, caranya adalah investasi yang masuk ke negara Indonesia harus menciptakan lebih banyak spillover, serta harus memberikan banyak keuntungan untuk Indonesia baik dari segi tenaga kerja, teknologi dan lain lain.

Maka untuk mewujudkan perizinan yang lebih sederhana lagi agar investor tidak kesulitan dalam mengurus perizinan, pemerintah berencana untuk melakukan revisi terhadap kurang lebih 74 Undang-Undang terkait perizinan dan investasi.

Adapun revisi terhadap 74 Undang-Undang tersebut bukan hanya agar mempermudah proses perizinan tetapi juga agar Indonesia mampu bergerak lebih jauh dan mampu bersaing dengan negara-negara lain yang sudah lebih dahulu berada di depan.

74 Undang-Undang tersebut nantinya akan berada dibawah payung hukum yang bernama omnibus law yaitu satu aturan perundangan dapat mengamendemen perundangan yang lainnya

Jadi apabila segala rencana yang telah dipersiapkan oleh pemerintah telah rampung, kemungkinan besar proses perizinan bisa lebih gampang dilakukan dan investasi bisa lebih lancar dilaksanakan.

Share This
× How can we help you? Let's Chat