Hotline: +6281210005154 support@jasaparalegal.co.id
Penyelenggaraan telekomunikasi khusus

Pengertian:

Penyelenggaraan telekomunikasi khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang bersifat, diperuntukkan dan pengoperasiannya khusus.

Adapun hal-hal penting yang harus diketahui jika ingin mengurus izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus yaitu:

Dasar hukum:

  1. UU No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi
  2. PP No. 52 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi
  3. PP No. 53 tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit
  4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 18 tahun 2014 tentang sertifikasi alat atau perangkat telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 1 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 18 tahun 2014 tentang Sertifikasi dan PerangkatTelekomunikasi
  5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 6 tahun 2016 tentang Penyelenggaraa Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Instansi Pemerintah atau Bada Hukum

Syarat-syarat dalam perizinan penyelenggaraan telekomunikasi khusus

  1. Keperluannya tidak dapat dipenuhi oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi
  2. Lokasi kegiatannya belum terjangkau oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi data tau jasa telekomunikasi dan/atau
  3. Kegiatannya memerlukan jaringan telekomunikasi yang tersendiri / teripisah

Terdapat 2 jenis penyelenggaraan telekomunikasi khusus yaitu:

  1. Untuk keperluan instansi pemerintah
  2. Untuk keperluan badan hukum

Penyelenggara Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Instansi Pemerintah dan Badan Hukum dilarang:

  1. Menyelenggarakan telekomunikasi diluar peruntukannya
  2. Memungut biaya dalam bentuk apapun atas penggunaan dan/atau pengoperasiannya
  3. Menyewakan dan/atau digunakan oleh pihak lainnya
  4. Menyambungkan atau mengadakan interkoneksi dengan jaringan telekomunikasi lainnya

Adapun alur perizinan penyelenggaraan telekomunikasi khusus yaitu:

  • Izin prinsip

Evaluasi terhadap permohonan paling lama 14 hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar

  • Surat Keterangan Laik Operasi

Permohonan uji laik operasi dan izin penyelenggaraan diampaikan paling lambat 30 hari kerja sebelum berakhirnya masa berlaku izin prinsip

  • Izin penyelenggaraan

Izin penyelenggaraan diterbitkan 14 ari kerja setelah diterbitkannya Surat Keterangan Laik Operasi (SKLO)

Share This
× How can we help you? Let's Chat