Hotline: +6281210005154 support@jasaparalegal.co.id
Pemilik Manfaat Perusahaan Korporasi di Tahun 2020

Banyak investor yang ingin berinvestasi di Indonesia karena Indonesia merupakan Negara yang memiliki Sumber Daya Alam (SDA) berlimpah, pasar domestik yang terus bertumbuh hingga Sumber Daya Manusia (SDM) yang terampil, namun seorang investor perlu mewaspadai bahwa mungkin saja tidak ada transparansi dana yang mengalir dalam suatu perusahaan yang telah disuntikkan dana, atau bahkan bahkan bisa jadi Investor tidak mengetahui bahwa uang yang diinvestasikan ke suatu korporasi ternyata disalahgunakan dan hal itu bisa jadi bermula dari ketidak jelasan siapa pemilik manfaat perseroan yang sebenarnya.

Adapun langkah yang diambil pemerintah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan uang korporasi yaitu dengan menerbitkan regulasi yang mengatur tentang pemilik manfaat sebuah korporasi, seperti  Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (PP 13/2018) beserta peraturan pelaksananya yaitu  Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi (Permenkumham 15/2019). Pemilik manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, Pembina atau pengawas korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan korporasi, berhak atas menerima manfaat dari korporasi baik secara langsung maupun tidak langsung dan merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham korporasi.

Dalam perseroan terbatas contohnya, pemilik manfaat adalah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

  1. Pemilik saham lebih dari 25%
  2. Pemilik hak suara lebih dari 25%
  3. Penerima keuntungan atau laba bersih lebih dari 25%
  4. Memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan atau memberhentikan anggota direksi dan komisaris
  5. Memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi, mengendalikan PT tanpa harus mendapatkan otoritas dari pihak manapun
  6. Menerima manfaat baik berbentuk uang, barang dan jasa
  7. Merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham PT

Sejatinya, korporasi wajib menyampaikan informasi yang benar mengenai pemilik manfaat korporasi kepada Menteri, maka dalam Permenkumham 15/2019 memuat cara perusahaan mengidentifikasi mengenai kebenaran apakah seseorang merupakan pemilik manfaat atau bukan, serta kapan tanggal yang harus diperhatikan untuk pelaporan identitas pemilik manfaat. Walaupun banyak korporasi yang merasa sulit mengungkapkan kepada pihak berwenang mengenai identitas pemilik manfaat. Jika pemilik manfaatnya saja tidak jelas maka bisa mengakibatkan aliran dana pun tidak jelas.

× How can we help you? Let's Chat