Hotline: +6281210005154 support@jasaparalegal.co.id

Jaringan telekomunikasi adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang meliputi penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, penyelenggaraan jasa telekomunikasi dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus. sedangkan Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara yang menyelenggarakan kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi

Adapun hal-hal yang harus diperhatikan oleh penyelenggara yang ingin mengurus izin jaringan telekomukasi, yaitu:

Dasar hukum:

  1. UU No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi
  2. PP No. 52 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi
  3. PP No. 53 tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit
  4. Keputusan menteri perhubungan nomor KM. 4 TAHUN 2001 Tentang penetapan rencana dasar teknis nasional 2000
  5. Peraturan menteri komunikasi dan informatika No. 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang penyelenggaraan jaringan telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan menteri komunikasi dan informtika no 7 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri komunikasi dan informatika nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang penyelenggaraan jaringan telekomunikasi
  6. Peraturan menteri komunikasi dan informatika nomor 11 tahun 2014 tentang tata cara pengenaan sanksi administrative berupa denda terhadap penyelenggaraan telekomunikasi
  7. UU No. 38 tahun 2009 tentang pos
  8. Peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2013 tentang pelaksanaan undang-undang no. 38 tahun 2009 tentang pos
  9. Peraturan menteri komunikasi dan informatika nomor 7 tahun 2017 tentang persyaratan dan tata cara pemberian izin penyelenggaraan pos
  10. Peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2015 tentang jenis dan tariff atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian komunikasi dan informatika
  11. KEPMEN No. 2120 tahun 2016

Terdapat beberapa syarat yang harus diperhatikan jika ingin mengurus perizinan jaringan telekomunikasi yaitu:

  1. Akta pendirian perusahaan beserta pengesahannya dari instansi yang berwenang
  2. Akta perusahaan terakhir beserta persetujuan atau surat penerimaan laporan dari instansi berwenang
  3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  4. Surat keterangan domisili
  5. Rencana usaha (business plan)
  6. Jenis layanan
  7. Roll out plan 5 tahun kedepan
  8. Surat pernyataan kepemilikan dana dari bank paling sedikit 5% dari total investasi
  9. Data teknis
  10. Konfigurasi sitem dan teknologi jaringan
  11. Usulan spectrum frekuensi radio (jika diperlukan
  12. Pernyataan kesesuaian dengan persyaratan teknis, konfigurasi dan hierarki jaringan telekomunikasi
  13. Surat pernyataan tidak ada pajak terhutang dari kantor pajak
  14. Pernyataan laporan susunan kepemilikan saham
  15. Surat pernyataan tidak akan mengubah susunan kepemilikan saham perusahaan selama masa laku izin prinsip
  16. Surat pernyataan tidak mengubah susunan kepemilikan saham setelah mendapat izin penyelenggaraan sebelum memenuhi komitmen 50%
  17. Surat pernyataan tidak ada hubungan afiliasi dengan perusahaan lain
  18. Izin prinsip BKPM atau izin usaha tetap (IUT) dari BKPM (jika perusahaan asing)
  19. RPTKA, IMTA, KITAS/KITAP (jika menggunakan tenaga kerja asing)

Sedangkan untuk jenis-jenisnya ada2, yaitu:

Jaringan tetap

  • Jaringan tetap local (circuit switch dan packet switched)
  • Jaringan tetap sambung langsung jarak jauh
  • Jaringan tetap sambung internasional
  • Jaringan tetap sambungan tertutup

Jaringan bergerak

  • Jaringan bergerak satelit
  • Jaringan bergerak seluler
  • Jaringan bergerak terrestrial radio trunking

Untuk jangka waktu penyelesaian harus memperhatikan ini ya:

  1. Izin prinsip penyelenggaraan telekomunikasi ditetapkan dalam waktu paling lambat 1 hari kerja sejak diterimanya surat permohonan secara lengkap
  2. Izin penyelenggaraan telekomunikasi ditetapkan dalam waktu paling lambat satu hari kerja sejak surat keterangan laik operasi diterbitkan

Semoga membantu!

Share This
× How can we help you? Let's Chat