Hotline: +6281210005154 support@jasaparalegal.co.id
Ketahui lebih lanjut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 13 /Pojk.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan

Seiring perkembangan waktu, kini teknologi pun ikut berkembang dan tidak dapat dipandang sebelah mata. Faktanya teknologi yang semakin berkembang dapat memberikan manfaat yang sangat besar terhadap masyarakat Indonesia. Adapun salah satu bukti kemajuan teknologi tersebut dapat kita lihat pada sektor keuangan seperi adanya e-wallet, e-money dan payment gateaway yang merupakan ranah Bank Indonesia (BI).

Mengingat banyaknya inovasi keuangan digital yang tumbuh pesat membuat masyarakat bertanya-tanya apakah inovasi keuangan digital tersebut dapat bertanggung jawab? Aman?  mengedepankan perlindungan konsumen? dan memiliki risiko yang terkelola dengan baik?

Inovasi Keuangan Digital atau yang disingkat sebagai IKD adalah aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital, hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Nomor 13 /Pojk.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital Di Sektor Jasa Keuangan

Jika melihat dari pengertian tersebut, mungkin saja yang terbayang dalam pikiran anda adalah adanya sebuah platform (yang menggunakan teknologi) bergerak dibidang keuangan. Namun perlu di garis bawahi bahwa belum tentu platform yang bergerak dibidang keuangan merupakan bagian dari IKD. Contohnya seperti e-wallet, e-money dan payment gateaway yang dalam perizinannya merupakan ranah Bank Indonesia (BI).

Adapun kriteria IKD adalah bersifat inovatif dan berorientasi ke depan, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana utama pemberian layanan kepada konsumen di sektor jasa keuangan, mendukung inklusi dan literasi keuangan, bermanfaat dan dapat dipergunakan secara luas, dapat diintegrasikan pada layanan keuangan yang telah ada, menggunakan pendekatan kolaboratif dan memperhatikan aspek perlindungan konsumen dan perlindungan data. Maka hal yang perlu diingat adalah digitalisasi berbeda dengan inovasi.

Selain itu, POJK 13/2018 mengatur seluruh model bisnis yang baru di Indonesia dengan catatan model bisnis tersebut belum punya peraturan sebelumnya.

Untuk mengetahui apakah IKD tersebut memenuhi kriteria, maka OJK menyelenggarakan Regulatory Sandbox dan  OJK mengawasi pelaku fintech yang belum terakomodasi oleh dasar hukum

Maka setelah melalui proses regulatory sandbox, akan keluar hasil yaitu antara direkomendasikan, perbaikan atau tidak direkomendasikan. setelah itu penyelenggara yang berstatus direkomendasikan berhak mengajukan pendaftaran kepada OJK.

OJK  berwenang melakukan pemantauan terhadap Penyelenggara yang telah tercatat dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan maka inovasi keuangan digital (IKD) dipastikan dapat bertanggung jawab, aman, mengedepankan perlindungan konsumen dan memiliki risiko yang terkelola dengan baik.

Share This
× How can we help you? Let's Chat