Hotline: +6281210005154 support@jasaparalegal.co.id
Izin Penyelenggaraan Pos

Penyelenggara Pos adalah suatu badan usaha yang menyelenggarakan Pos.

Adapun beberapa dasar hukum,ketentuan serta syarat yang harus diketahui dan dipersiapkan oleh penyelenggara pos jika hendak mengurus perizinan penyelenggaraan pos yakni:

  • Undang-Undang No. 38 tahun 2009
  • Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 38 Tahun 2009 tentang Pers
  • Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia No. 7 tahun 2016 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pos

Jenis serta Syarat penyelenggaraan pos yang harus dipersiapkan oleh penyelenggara pos yaitu:

  1. Izin Penyelenggaraan Pos Nasional

syarat:

  1. Akta pendirian badan usaha yang berbadan hukum Indonesia yang salah satu usahanya di bidang penyelenggaraan pos dan telah disahkan oleh instansi yang berwenang
  2. Memiliki modal paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
  3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  4. Proposal rencana usaha 5 (lima) tahun
  5. Profil badan usaha, struktur permodalan, susunan direksi atau pengurus, dan dewan komisaris atau pengawas
  6. Aspek teknis
  7. Aspek bisnis
  8. Aspek keuangan
  9. Surat keterangan domisili tempat usaha
  10. Surat pakta integritas pemohon.
  11. Izin Penyelenggaraan Pos Provinsi
  12. Akta pendirian badan usaha yang berbadan hukum Indonesia yang salah satu usahanya di bidang Penyelenggaraan Pos dan telah disahkan oleh instansi yang berwenang
  13. Memiliki modal paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
  14. Nomor Pokok Wajib Pajak
  15. Proposal rencana usaha 5 (lima) tahun yang berisi
  16. Profil badan usaha, struktur permodalan, susunan direksi atau pengurus, dan dewan komisaris atau pengawas
  17. Aspek teknis
  18. Aspek bisnis
  19. Aspek keuangan
  20. Surat keterangan domisili tempat usaha
  21. Surat pakta integritas pemohon.
  22. Izin Penyelenggaraan Pos kabupaten/kota
  23. Pendirian badan usaha yang berbadan hukum Indonesia yang salah satu usahanya di bidang Penyelenggaraan Pos dan telah disahkan oleh instansi yang berwenang
  24. Memiliki modal paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
  25. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  26. Proposal rencana usaha 5 (lima) tahun yang berisi
  27. Profil badan usaha, struktur permodalan, susunan direksi atau pengurus, dan dewan komisaris atau pengawas
  28. Aspek teknis
  29. Aspek bisnis
  30. Aspek keuangan
  31. Surat keterangan domisili tempat usaha
  32. Surat pakta integritas pemohon.

Berikut ini terdapat beberapa tahapan-tahapan proses izin penyelenggaraan pos

  1. Pelaku Usaha menyampaikan permohonan izin melalui OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
  2. Pelaku Usaha menyampaikan Pernyataan Komitmen memenuhi ketentuan persyaratan perizinan dan Penyelenggaraan Pos

Adapun rincian pernyataan komitemen adalah:

  • Kesanggupan menyampaikan struktur permodalan

Kesanggupan menyampaikan proposal rencana usaha

  • Kesanggupan mematuhi ketentuan Penyelenggaraan Pos
  • Kesanggupan memenuhi kewajiban pembayaran biaya Izin Penyelenggaraan Pos dalam waktu yang ditentukan
  • Direksi, Pengurus, dan/atau badan hukum Pelaku Usaha tidak ditetapkan dalam daftar hitam penyelenggara
  • Menyampaikan data yang valid dan benar
  • Kesanggupan memenuhi tenggat waktu dalam memenuhi pernyataan komitmen
  • Kesediaan dikenai sanksi administratif dalam hal tidak memenuhi pernyataan komitmen
  • Hal lain sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.
Share This
× How can we help you? Let's Chat