Hotline: +6281210005154 support@jasaparalegal.co.id
Implikasi Hukum Bagi PT yang Tidak Mendaftarkan Usahanya

Definisi

Perseroan Terbatas (PT) adalah salah satu bentuk badan usaha berbadan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian dan persekutuan modal dimana dalam melakukan kegiatan usahanya dengan modal dasar yang terbagi atas saham. PT didirikan oleh sekumpulan orang yang sepakat untuk menjalankan usaha bersama yang berdasarkan ketentuan hukum dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan ketentuan pelaksanaannya.

Kewajiban Bagi PT

Sebagai badan hukum, PT dalam menjalankan usahanya wajib tunduk pada ketentuan pendirian dan pendaftaran hingga tahap pengumuman. Pendirian PT harus dilegalisasi berdasarkan akta notaris yang mencakup anggaran dasar dan ketentuan hukum yang menjadi kesepakatan dari para pihak untuk menjalankan kegiatan usahanya. Kegiatan usahanya tersebut tidak boleh bertentangan dengan nilai – nilai sosial dan kemanusiaan. Akta notaris tersebut wajib dibuat dalam bahasa Indonesia.

Akta Pendirian tersebut wajib diajukan kepada Kementerian Hukum dan HAM secara elektronik untuk mendapatkan pengesahan. Pengajuan dilakukan maksimal 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, dilengkapi dengan dokumen pendukung oleh Pendiri Perusahaan. Pengesahan Pendirian Perusahaan diterbitkan dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak persyaratan dinyatakan lengkap.

Kelengahan Yang Sering Terjadi Dalam Pendaftaran PT

Seringkali Pendiri PT lengah dan tidak melanjutkan tahap pendaftaran badan usahanya setelah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Padahal berdasarkan UU Wajib Daftar Perusahaan No. 3 Tahun 1982, setelah memperoleh pengesahan dari Menkumham, Pengurus PT wajib mendaftarkan akta pendirian beserta pengesahannya kepada Menkumham, dimana Menteri akan mengumumkan akta pendirian beserta pengesahan tersebut dalam Tambahan Berita Negara sehingga absah dalam melakukan kegiatan usahanya di Indonesia.

Padahal, apabila pengurus PT tidak melanjutkan pendaftaran akta pendirian usahanya, ada sanksi pidana yang dapat dikenakan padanya atas dasar kesengajaan atau kelalaiannya. Karena ini merupakan salah satu kewajiban dari pendirian badan hukum, seseorang yang dianggap sengaja atau lalai untuk tidak memenuhi kewajiban tersebut dapat didenda maksimal Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau pidana penjara maksimal 3 bulan (pasal 32 UU Wajib Daftar Perusahaan). Yang wajib bertanggung jawab atas perbuatan ini adalah pengurus dari perusahaan tersebut.

Implikasi Hukum bagi PT yang Tidak Mendaftarkan Usahanya

Maka dari itu, sebagai Pelaku Usaha yang akan mendirikan badan usaha berbadan hukum PT, wajib memahami setiap prosedur dan tahapan sebelum melakukan kegiatan usahanya. Sehingga seluruh kegiatan usahanya mendapatkan keabsahan hukum dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Baca juga, Fintech di Indonesia : Syarat Pendirian Perusahaan dan Persyaratan OJK

Demikian informasi mengenai Implikasi Hukum bagi PT yang Tidak Mendaftarkan Usahanya

Sebagai legal asisstant yang profesional di bidangnya, Jasa Paralegal dapat membantu dalam memberikan support bagi pendirian dan pendaftaran Badan Usaha sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi Jasa Paralegal melalui email support@jasaparalegal.co.id atau hotline 0812-10005154.

JasaParalegal, Legal Support Specialist

Share This
× How can we help you? Let's Chat