Hotline: +6281210005154 support@jasaparalegal.co.id
Financial Technology

Financial Technology/Fintech  diatur dalam POJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan; POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Dengan pengertian yaitu inovasi Keuangan Digital yang selanjutnya disingkat IKD (Fintech) adalah aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital.

Adapun jenis-jenis FINTECH adalah

  • Payment, Clearing dan settlement

Ini adalah fintech yang memberikan layanan sistem pembayaran baik yang diselenggarakan oleh industri perbankan maupun yang dilakukan Bank Indonesia Contohnya, Kartuku, Doku,iPaymu, Finnet dan Xendit.

  • Market Aggregator

Fintech ini menggumpulkan dan mengolah data yang bisa dimanfaatkan konsumen untuk membantu pengambilan keputusan. Startup ini memberikan perbandingan produk mulai dari Memberikan layanan sistem pembayaran baik yang diselenggarakan oleh industri perbankan maupun BI Contohnya, Cekaja, Cermati, KreditGogo dan Tunaiku.

  • Manajemen resiko dan investasi

Fintech ini memberikan layanan seperti robo advisor(perangkat lunak yang memberikan layanan perencanaan keuangan dan platform e-trading dan e-insurance. Contohnya, Bareksa, Cekpremi dan Rajapremi.

  • Crowdfunding dan Peer-to-Peer Lending (P2P)

Fintech ini mempertemukan antara pemberi pinjaman (investor) dengan para pencari pinjaman dalam satu platform. Nantinya para investor akan mendapatkan bunga dari dana yang dipinjamkan. Contohnya, Modalku, Investree, Amartha dan KoinWorks. 

Syarat:

  • Akta pendirian perusahaan termasuk anggaran dasarnya
  • Daftar kepemilikian berupa data pemegang saham berikut rincian masing-masing kepemilikian saham bagi Penyelenggara berbentuk badan hukum bagi Penyelenggara berbentuk badan hukum PT, atau daftar anggota  berikut jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib bagi Penyelenggara berbentuk badan hukum koperasi.
  • Data Pemegang Saham
  • Data Direksi dan Komisaris
    • Bukti pemenuhan permodalan
    • Struktur organisasi penyelenggara
    • Pedoman/standar prosedur operasional
    • Rencana kerja untuk 1 tahun
    • Bukti kesiapan operasional
    • NPWP perusahaan
    • Surat Pernyataan Rencana Penyelesaian terkait hak dan kewajiban Pengguna dalam hal penyelenggara tidak dapat meneruskan kegiatan operasional sistem elektronik layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi; dan
    • Bukti Pelunasan Biaya Perizinan
Share This
× How can we help you? Let's Chat